CitraMediatama.com Oleh : Entang Sastraatmadja

Program Perhutanan Sosial yang mulai menggelinding sejak 2016, kini mulai menampakan kelebihan dan kelemahan nya. Lazim nya sebuah kebijakan yang ditempuh Pemerintah, senantiasa akan diwarnai oleh keberhasilan dan kegagalan. Oleh karena nya, kita tidak perlu merasa kebakaran jenggot, kalau ada catatan kritis terhadap program yang digarap Pemerintah. Termasuk juga bila ada yang mempertanyakan kinerja Pemerintah dalam menyelenggarakan program Perhutanan Sosial.

Perhutanan Sosial adalah program multi-sektor. Di dalam nya terkandung muatan untuk mewujudkan harmoni antara aspek ekonomi, sosial-budaya dan ekologi. Kelestarian lingkungan menjadi sangat penting untuk diprioritaskan, karena sekarang ini semakin banyak penjahat lingkungan yang ingin mengganggu keseimbangan alam raya. Perhutanan Sosial dituntut untuk dapat menyelamatkan lingkungan dari tangan-tangan kotor yang tidak bertanggungjawab.

Selanjut nya, Perhutanan Sosial juga dimintakan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar desa hutan. Melalui Perhutanan Sosial, mereka penting diberdayakan agar memiliki kemampuan yang lebih baik dalam pengelolaan hutan. Semangat "empowering" menjadi salah satu titik tekan guna mensukseskan program Perhutanan Sosial. Masyarakat sekitar desa hutan yang sebagian besar dari mereka tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), diharapkan tampil menjadi aktor utama dalam pelaksanaan nya. 

Sedini mungkin, pembagian lahan dari Pemerintah sebesar 2 hektar kepada para penerima manfaat Program Perhutanan Sosial, dilengkapi pula dengan bantuan modal kerja, yang digunakan untuk mengelola lahan yang diterima nya. Hal ini penting dicatat, karena masyarakat di sekitar desa hutan, tidak memiliki kemampun untuk mengadakan midal kerja nya. Mereka terekam sebagai warga bangsa yang kondisi kehidupan nya cukup memprihatikan. Itu sebab nya, mereka perlu dilengkapi berbagai bantuan awal sebelum program Perhutanan Sosial dilaksanakan.

Catatan kritis nya adalah apakah hal yang demikian, telah dirancang dengan baik ketika para pengambil kebijakan merencanakan program Perhutanan Sisial ? Apakah kaedah-kaedah perencanaan sudah diterapkan dalam penyusunan kebijakan, strategi, program dan kegiatan nya ? Bagaimana dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, top down-bottom up dan politis nya telah disiapkan secara utuh, holistik dan komprehensif ? Bagaimana pula dengan Grand Desain dan Road Map Program Perhutanan Sosial nya ? Selain itu, apakah sudah dipolakan antara perencanaan dengan pelaksanaan nya ?

Untuk menjawab beragam pertanyaan diatas, tentu dibutuhkan ada nya mind-set yang utuh terkait Program Perhutanan Sosial ini. Menurut pengamatan yang menyeluruh, sedikit nya ada 3 jejaring (networking) yang perlu dirajut dengan baik. Ketiga jejaring tersebut adalah jejaring berpikir, jejaring kelembagaan dan jejaring keuangan. 3 jejaring ini merupakan kesatuan, antara satu dengan lain nya dan masinf-masing memiliki keterkaitan untuk saling melengkapi. Itu sebab nya, menjadi sangat keliru, kalau dalam perjalanan program Perhutanan Sosial ini kita tidak mengemas nya menjadi satu pola pikir.

Perhutanan Sosial adalah program multi-sektor yang dalam penyelenggaraan nya membutuhkan keroyokan dari seluruh pemangku kepentingan. Salah besar, kalau ada yang berpandangan, program Perhutanan Sosial, hanya milik nya Kementerian Lingkungan Hidup fan Kehutanan. Program Perhutanan Sosial adalah tanggungjawab semua Kementerian/Lembaga yang memiliki kaitan dengan pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan.

Termasuk keterlibatan Pemerintah Daerah. Sebagai program yang berkeinginan untuk membangun harmoni kehidupan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan, Perhutanan Sosial, sepantas nya diskenariokan lewat Grand Desain. Perbedaan cara pandang penting di bungkus dalam sebuah Rencaba Besar yang utuh, holistik dan komprehensif.

Kementerian Lingkungah Hidup dan Kehutanan, boleh saja di daulat untuk menjadi pembawa pedang samurai nya. KLHK penting memposisikan sebagai "kawah candradimuka" yang akan menggodok berbagai kebijakan dan program yang sebaik nya dikembangkan. KLHK perlu membangun komunikasi yang berkualitas dengan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, akademisi, dunia usaha, komunitas dan media massa. 

Keikut-sertaan Pentahelix menjadi indikator utama dalam merumuskan mind-set Pethutanan Sosial secara utuh. Disinilah penting nya jejaring berpikir. Semua unsur pentahelix dituntut untuk dapat membangun mind-set yang sama. Ego sektor harus ditinggalkan. Pentahelix sepantas nya dicerahkan dengan pendekatan multi-sektor. Esensi penting nya dibangun jaringan berfikir adalah agar diperoleh wawasan yang sama terhadap program Perhutanan Sosial. 

Arti nya, apa yang dipikirkan oleh Presiden Jokowi akan sama dengan yang dipikirkan oleh Gubernur Ridwan Kamil. Begitu pun dengan Bupati Garut Rudi Gunawan. Sebagai pejabat publik mereka mesti memiliki pola pikir yang sama terhadap program Perhutanan Sosial. Bila dari sisi pemegang kebijakan sudah terbangun jejaring berpikir, selanjut nya dari kalangan akademisi, dunia usaha, komunitas dan media, dimintakan untuk dapat memiliki pola pikir yang sama juga. Andaikan semua komponen dari pentahelix memiliki mind-set dan terajut dalam jejaring berpikir yang sama, maka sedikit banyak tujuan program Perhutanan Sosial akan mendekati harapan nya.

Untuk lebih memperkokoh terwujud nya komitmen program Perhutanan Sosial, sangat dibutuhkan ada nya jejaring kelembagaan yang kuat. Kelembagaan Pemerintah, baik di Pusat atau Daerah, dimintakan untuk mampu membangun kemitraan dengan kelembahaan non Pemerintah, yang biasa nya memiliki sikap kekritisan yang cerdas. Kelembagaan lembaga penelitian dan pengkajian inovasi semodel Badan Riset dan Inovasi Nasional, atau pun Perguruan Tinggi, sangat dimintakan untuk dapat melahirkan hasil-hasil unggulan nya, sehingga dapat mempercepat tercapai nya visi dan misi Perhutanan Sosial.

Selain itu, keberadaan kelembagaan masyarakat, baik mereka yang tergabung dalam organisasi petani atau pun kelompok masyarakat desa hutan, sudah sepatut nya kita optimalkan keberadaan nya. Yang tak kalah penting nya untuk dicermati adalah posisioning dari kelembagaan dunia usaha. Hal ini patut dicermati, karena dunia usaha inilah yang akan mempercepat terwujud nya kesejahteraan petani. 

Itu sebab nya sedini mungkin, kita harus mulai menggarap nya secara profesional. Bilamana masing-masing kelembagaan diatas dapat dikemas sedemikian rupa dan searah dengan apa yang menjadi perjuangan Perhutanan Sosial, boleh jadi jejaring kelembagaan program Perhutanan Sosial, bakal tampil menjadi salah satu daya dorong utama dalam mendukung percepatan tercapai nya cita-cita Perhutanan Sosial.

Jejaring keuangan, dinilai sebagai salah satu faktor kunci dalam memuluskan terwujud nya tujuan Program Perhutanan Sosial. Pemahanan jejaring keuangan disini, bukan hanya sumber keuangan yang berasal dari sumber Pemerintah, namun sumber dana swasta pun menjadi salah satu kekuatan yang dapat digarap secara maksimal. Peran strategis lembaga perbankan guna mengarahkan petani supaya "bankable", perlu dirancang secara serius dengan mengedepankan ada nya skema khusus bagi para petani. 

Jejaring keuangan ini penting disistemkan sehingga memudahkan para pihak dalam mengopersionalkan nya di lapangan. Petani butuh yang simpel dan tidak menjelimet. Lebih menarik untuk digarap adalah sampai sejauh mana kita mampu merajut jejaring keuangan antara para pihak yang tergabung dalam pentahelix ke dalam sebuah sistem agar dongkrakan terhadap peningkatan kesejahteraan petani menjadi lebih nyata lagi.

Kalau saja kita mampu mengemas ke 3 jejaring tersebut ke dalam satu sistem penyelenggaraan program Perhutanan Sosial, maka banyak pihak yang optimis, program yang cukup mulia ini akan mampu membawa berkah bagi kehidupan manusia. Pertanyaan nya adalah apakah kita telah siap untuk berbenah diri. Apakah para pengambil kebijakan mau terbuka dan membuka diri untuk perbaikan ke depan ? Apakah ke 3 jejaring diatas akan mampu kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari ? Mari kita kemukakan jawaban nya secara jujur dan cerdas. (PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).