CitraMediatama.com Jakarta - Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo di hadapan perwakilan Pengurus Pusat PERHIMPI dan pejabat eselon 2 Badan Penelitian dan Pengembangan Petanian pada Rabu 1 Desember 2021. Sudah tidak bisa dielakkan lagi, sektor pertanian adalah salah satu sektor yang sangat rentan terhadap perubahan iklim, yang berdampak terhadap sistem produksi pertanian seperti ketersediaan air, waktu tanam, produktivitas, degradasi sumberdaya lahan dan air. Terkait hal tersebut, Perhimpunan Meteorologi Pertanian Indonesia (PERHIMPI) hadir untuk memberikan rekomendasi dan membantu penyusunan program strategis terkait tersebut untuk memberi masukan kepada Pemerintah, khususnya Menteri Pertanian. Menyadari hal tersebut, bertempat di Tagrinov Balitbangtan Bogor, Menteri Pertanian berkenan menerima audiensi dari PERHIMPI bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, untuk mendengarkan dan berdiskusi secara langsung mengenai rekomendasi kebijakan terhadap fenomena perubahan iklim, sekaligus memberikan arahan kepada organisasi profesi yang telah berdiri sejak tahun 1979 tersebut.  

Dalam arahannya seusai menerima sumbangan pemikiran dari Pengurus Pusat PERHIMPI, Menteri Pertanian menyampaikan perlunya agenda untuk merubah serta membentuk persepsi dan mindset publik pada umumnya mengenai pentingnya sektor pertanian, yang mempunyai tanggung jawab untuk memberi makan 273 juta orang di Indonesia. Selanjutnya Syahrul menegaskan agar PERHIMPI bersama Balitbangtan harus segera menentukan tata kelola sektor pertanian untuk menghadapi fenomena perubahan iklim yang harus disesuaikan dengan artificial intelligent. Yang ketiga diperlukan perubahan perilaku dari Kementerian Pertanian, perguruan tinggi, dan para pimpinan formal/struktural maupun informal yang bisa mengadaptasi konsepsi yang sudah dibuat.   

“Tiga poin tersebut dilaksanakan masing-masing satu bulan, sehingga dalam tiga bulan semua sudah berjalan,”tuturnya 

Setelah ketiga hal tersebut diimplementasikan, maka perlu dilakukan evaluasi untuk memperbaiki yang kurang sesuai . 

“Kita jangan banyak lagi teori. Saya tunggu konsep ini diagregasi dalam bentuk program dan konsepsi,”pungkas Syahrul mengakhiri arahannya. 

Sebelumnya di awal acara, Ketua Umum PERHIMPI yang juga Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Fadjry Djufry menyampaikan deskripsi organisasi PERHIMPI kepada Bapak Menteri Pertanian. 

“PERHIMPI sudah mencover seluruh Indonesia dengan adanya 30 Perhimpi Cabang di 33 Provinsi. Ini bisa menjadi simpul untuk menggerakkan aktivitas adaptasi perubahan iklim di daerah,”tutur Fadjry. 

Yonny Koesmaryono selaku Wakil Dewan Penasehat PERHIMPI menyampaikan pemikiran PERHIMPI terkait perubahan iklim dalam sektor pertanian. Point penting rekomendasi yang disampaikan kepada Menteri Pertanian yaitu : mengutamakan upaya adaptasi agar produksi pertanian dan ketahanan pangan tidak terganggu, melakukan pendekatan Pembangungan Berketahanan Iklim dan Pembangunan Rendah Karbon yang masing masing merupakan platform baru adaptasi dan mitigasi, meningkatkan ketangguhan (resilience) sistem pertanian melalui sistem pertanian yang bijak iklim (climate smart agriculture), melakukan evaluasi menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka meningkatkan respon, kecepatan, dan akurasi dalam menghadapi dinamika perubahan iklim, menyiapkan kelembagaan di daerah dalam bentuk gugus tugas dan kolaborasi Riset dan teknologi dalam adaptasi.  

Fahmuddin Agus, delegasi Republik Indonesia dalam UNCCC COP 26 menyampaikan laporannya tentang proses perundingan dimana untuk sektor Pertanian fokus pada adaptasi terutama pads negara berkembang seraya melakukan mitigasi (co benefit). Beliau juga menyampaikan tentang isu kelapa sawit yang dianggap tidak sustainable karena standar penurunan emisi UE 65% dari biodiesel dibandingkan emisi diesel minyak bumi . Di samping itu ada lagi aturan UE tentang indirect land use change yang sulit diterapkan.  

“Sektor Pertanian berpeluang meningkatkan sustainability kelapa sawit melalui peningkatan produktivitas, antara lain melalui peremajaan dengan bibit yang berkualitas tinggi, pemupukan yang cukup dan berimbang serta peningkatan frekuensi panen dari sekali dalam lima belas hari menjadi sekali dalam sepuluh hari,”ujar Fahmuddin. 

Acara diakhiri dengan penyerahan dokumen rekomendasi dari PERHIMPI kepada Menteri Pertanian RI.